Pimpin Apel Pergeseran Pasukan PAM TPS, Kapolres Sumbawa Sampaikan Himbauan

Sumbawa Barat NTB - Kepolisian Resor Sumbawa Barat melaksanakan apel Pergeseran pasukan tahap pungutan suara pemilu 2024 di bertempat di Lapangan Polres Sumbawa Barat Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.pada selasa (13/02/24).

Dalam apel pergeseran pasukan tahap pungutan suara pemilu 2024 hadir Karolog Polda NTB Kombespol Taufik Rochmad Hidayat S.I.K. Kabid Keu Polda NTB Kombespol Ignasius Jaya Misa S.E, .M.M. Kapolres Sumbawa Barat AKBP Yasmara Harahap, S.I.K. Dandim 1628/SB Letkol Inft. Oktavian Englanga Partadimaja. Wakapolres Sumbawa Barat Kompol Didik Harianto., SH. Para Kabag Kasat, Kasi, dan Kapolsek Polres Sumbawa Barat, Pasiops Kodim 1628/Sumbawa Barat Kapten Inf Fahmi.

Baca juga: Orasi Ilmiah Prof. DR. Syahrul Yasin Limpo di Universitas Hasanuddin Makassar

Kasi Humas Polres Sumbawa Barat IPDA Eddy Soebandi S.Sos mengatakan, dalam pelaksanaan apel pergeseran pasukan tahap pungutan suara pemilu 2024 yang dipimpin oleh Kapolres Sumbawa Barat AKBP Yasmara Harahap S.IK menyampaikan beberapa arahan dan amanat kepada seluruh anggota yang terlibat dalam pengamanan pemilu 2024 ini.

" Dalam pengamanan TPS personil yang terlibat TNI-POLRI wajib memahami segala ketentuan hukum dan aturan penyelenggaran pemungutan dan perhitungan  suara dalam pengamanan TPS, melakukan  koordinasi  kepada   pihak RT/RW  atau sebutan lainnya serta KPPS dalam hal persiapan dan pelaksanaan pengamanan kegiatan pemungutan dan penghitungan  suara di wilayah penempatan TPS masing-masing, " jelas AKBP Yasmara 

Baca juga: Pimpin Sertijab Pati TNI AD, Kasad Inginkan Seorang Pemimpin Punya Rasa Memiliki

Kapolres AKBP Yasmara menambahkan, personil agar melakukan langkah-langkah  pengamanan  pada  saat persiapan pemungutan suara bersama petugas ketertiban dan pengawas TPS, melakukan konsolidasi dengan petugas  ketertiban  dan pengawasan TPS dalam hal jika ada penanganan ketertiban diluar dan didalam TPS. Petugas polri wajib hadir mendahului  petugas ketertiban dan pengawas TPS dan memastikan keamanan wilayah TPS dalam keadaan aman.

" Ada beberapa larangan petugas polri dalam pengamanan TPS, (a). dilarang melakukan hal-hal yang melanggar kode etik profesi kepolisian dalam pelaksanaan pengamanan TPS sesuai lokasi penugasannya;(b). dilarang  mengambil  gambar  didalam TPS pada  saat pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara dan rekapitulasi suara;(c).dilarang memasuki area dalam TPS, (d).dilarang melakukan penanganan  pelanggaran  pemilu sebelum diminta oleh KPPS, (e). dilarang melakukan foto bersama dengan peserta pemilu, (f). dilarang membantu saksi-saksi dalam area tps yang tidak sesuai dengan ketentuan, (g). dilarang   menggunakan atribut paslon presiden  dan cawapres tertentu serta caleg dari masing-masing wilayah TPS." tegasnya 

Baca juga: Hari Bhayangkara Ke-76, Danlanud ZAM Hadiri Doa Bersama Lintas Agama

Lanjut Kapolres AKBP Yasmara Harahap S.IK ., (H) dilarang membantu mempublikasikan/ mendeklarasikan paslon capres dan cawapres tertentu serta caleg pada saat pelaksanaan pengamanan TPS, (I).dilarang melakukan intimidasi kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara di lokasi TPS tempat bertugas; (j). dilarang memberikan informasi hasil perhitungan suara kepada  siapapun  setelah  pelaksanaan  pengamanan  di lokasi TPS tempat bertugas.

" Kepada peserta apel, kepada seluruh petugas pengamanan tetap menjaga netralitas polri, menjaga kesehatan, siapkan fisik dan mental dengan dilandasi oleh integritas, ketulusan, keikhlasan loyalitas dan tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan pengamanan kepada masyarakat, " tuturnya 

Baca juga: Ketua MPR RI Bamsoet Juara Satu Kelas Eksekutif Kejuaraan Menembak Jaksa Agung Cup 2022

Sementara itu, Karolog Polda NTB Kombes Pol Taufik Rochmad Hidayat S.I.K menyampaikan bahwa Kapolres Sumbawa Barat AKBP Yasmara Harahap S.IK telah membacakan aturan terkait kegiatan pemilu tahun 2024. Maka diharapkan rekan-rekan yang berjaga dapat mengikuti aturan yang berlaku saat ini. 

" Adanya setiap TPS yang jaraknya berjauhan sehingga anggota berinisitaf untuk membagi anggota, agar anggota tidak membagi dan melakukan patroli minimal berdua, dan anggota wajib mengawal kotak suara sampai selesai kegiatan, " ungkapnya (Adb)

Baca juga: Dr. H. Prim Haryadi, SH.,MH: Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Perdata